Lintassatu.com Pali – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kembali menggelar Paripurna ke-14 pada hari ini, Senin (03/11/2025). Rapat penting ini diselenggarakan di ruang rapat kerja gedung paripurna DPRD Kabupaten PALI. SUMSEL
Rapat tersebut dihadiri oleh 22 dari total 30 anggota DPRD Kabupaten PALI, menunjukkan partisipasi yang signifikan dari para wakil rakyat.
Mendengarkan pandangan dari beberapa komisi yang ada di DPRD pali di tujukan untuk pemerinta pali
Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, memberikan sejumlah catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 kepada Pemerintah PALI
Rapat tersebut dipimipin langsung oleh Ketua DPRD PALI, Ubaidillah didampingi Wakil Ketua Kristian. Hadir juga Wakil Bupati PALI Iwan Tuaji.
Agenda utama rapat paripurna kali ini adalah penyampaian Pandangan Umum Anggota DPRD atas nama fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Fraksi PAN juga meminta kepada pemerintah daerah untuk mengevaluasi Tambahan Tunjangan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Penyampaian pandangan umum fraksi menjadi tahapan krusial dalam proses pengesahan APBD 2026. Yang mana setiap Fraksi-fraksi menyampaikan catatan, saran, dan kritikan konstruktif terkait alokasi anggaran dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Raperda, sebelum nantinya dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh komisi-komisi terkait.
Menurut fraksi PAN TPP harus dipangkas secara menyeluruh agar tidak menjadi beban fiskal daerah yang berlebihan,” ujar Juru Bicara Fraksi PAN, Hardiyanto
Sebagian alokasi TPP yang dinilai kurang efisien diharapkan dapat dialihkan kepada program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat
Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan sejumlah catatan dalam Raperda APBD tahun 2026. Menurutnya, Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) untuk memberikan penjelasan terkait dampak pemotongan transfer pusat ke daerah yang menjadi masalah di setiap daerah di indonesia
“Sehingga dapat memprioritaskan apa-apa yang menjadi kebijakan dan program tahun 2026 sesuai dengan kebutuhan anggaran seperti untuk pembangunan fisik dan non fisik,” kata Ragil Saputra, Juru Bicara PDI Perjuangan.
Sedangkan dari Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah melakukan penyesuaian APBD merupakan langkah strategis , kongkrit Menurutnya, setiap tahun situasi ekonomi, sosial hingga kebijakan nasional sering kali mengalami perubahan yang sangat Oleh karena itu, kemampuan pemerintah dalam membaca situasi, menganalisis kebutuhan serta mengelola sumber daya secara efisien menjadi kunci agar program-program prioritas daerah tetap berjalan optimal,” ujar Juru Bicara Partai Gerindra, Muhammad Rizal, saat membacakan pandangan Fraksi.
Ketua DPRD PALI, Ubaidillah berharap Pemerintah Kabupaten PALI dapat mengakomodir seluruh pandangan Fraksi tersebut.
“DPRD pali Menyampaikan kepada Pemerintah agar mengakomodir apa-apa yang sudah disampaikan setiap fraksi untuk pembangunan Kabupaten PALI lebih baik dan kedepan pali lebih maju lagi (ABD)
